Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI)
Pemilu Legislatif (Pileg) tinggal hitungan hari. Hajat politik akbar yang akan mereposisi para anggota Dewan itu akan digelar 9 April mendatang. Partai-partai Islam distigmatisasi akan jeblok dalam pemilu ini melawan partai nasionalis-sekuler-liberal. Padahal jasa umat Islam dan partai-partai Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, zaman Orla, zaman Orba, sampai zaman Reformasi ini besar sekali. Berikut Wawancara M Syah Agusdin dari Suara Islam dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA. Berikut petikannya:
Indonesia merdeka berkat jasa dan perjuangan umat Islam Indonesia. Tapi setelah merdeka, dengan penduduk 95% Muslim, mengapa nilai-nilai Islam tidak mewarnai kehidupan politik kenegaraan Indonesia ? Bagaimana penjelasan masalah ini ?
Sejak zaman Hindia Belanda hingga orba, orla dan reformasi ada "racun sekuler" yang ditanam di benak masyarakat Muslim Indonesia melalui propaganda Liberal - Freemason. Caranya halus, yaitu dengan "kalimatul haqq yuroodu bihaa baathil" artinya kalimat haq tapi tujuannya bathil. Antara lain, pertama, meracuni umat Islam dengan pemahaman bahwa Islam agama yang suci dan mulia lagi bersih, sedang politik penuh intrik dan licik serta kotor. Karenanya, jangan bawa agama Islam yang bersih itu ke dalam dunia politik yang kotor. Kalimat ini bukan untuk memuji kesucian Islam, tapi untuk menjauhkan Islam dari dunia politik. Padahal, Islam itu komprehensif, mencakup ibadat dan muamalat, termasuk urusan politik. Justru, kotornya dunia politik, karena dijauhkan dari nilai-nilai Islam.
Kedua, meracuni umat Islam dengan pemikiran bahwa hukum Islam itu baik, dulu di zaman Nabi Saw sukses diterapkan karena masyarakat sahabat adalah umat terbaik. Karenanya, jika ingin sukses penerapan syariat Islam saat ini, maka umatnya harus baik dulu. Penerapan syariat Islam akan menjadi beban yang sangat berat sekali bagi umat Islam yang belum menjadi generasi umat yang baik. Oleh sebab itu, jangan dulu memformalisasikan syariat Islam di Indonesia, karena faktanya umat Islam Indonesia belum menjadi generasi yang baik sebagaimana di zaman sahabat, tapi cukup dakwah perbaikan moral saja untuk menjadikan mereka sebagai umat yang baik dulu.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI)
Pemilu Legislatif (Pileg) tinggal hitungan hari. Hajat politik akbar yang akan mereposisi para anggota Dewan itu akan digelar 9 April mendatang. Partai-partai Islam distigmatisasi akan jeblok dalam pemilu ini melawan partai nasionalis-sekuler-liberal. Padahal jasa umat Islam dan partai-partai Islam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, zaman Orla, zaman Orba, sampai zaman Reformasi ini besar sekali. Berikut Wawancara M Syah Agusdin dari Suara Islam dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab, MA. Berikut petikannya:
Indonesia merdeka berkat jasa dan perjuangan umat Islam Indonesia. Tapi setelah merdeka, dengan penduduk 95% Muslim, mengapa nilai-nilai Islam tidak mewarnai kehidupan politik kenegaraan Indonesia ? Bagaimana penjelasan masalah ini ?
Sejak zaman Hindia Belanda hingga orba, orla dan reformasi ada "racun sekuler" yang ditanam di benak masyarakat Muslim Indonesia melalui propaganda Liberal - Freemason. Caranya halus, yaitu dengan "kalimatul haqq yuroodu bihaa baathil" artinya kalimat haq tapi tujuannya bathil. Antara lain, pertama, meracuni umat Islam dengan pemahaman bahwa Islam agama yang suci dan mulia lagi bersih, sedang politik penuh intrik dan licik serta kotor. Karenanya, jangan bawa agama Islam yang bersih itu ke dalam dunia politik yang kotor. Kalimat ini bukan untuk memuji kesucian Islam, tapi untuk menjauhkan Islam dari dunia politik. Padahal, Islam itu komprehensif, mencakup ibadat dan muamalat, termasuk urusan politik. Justru, kotornya dunia politik, karena dijauhkan dari nilai-nilai Islam.
Kedua, meracuni umat Islam dengan pemikiran bahwa hukum Islam itu baik, dulu di zaman Nabi Saw sukses diterapkan karena masyarakat sahabat adalah umat terbaik. Karenanya, jika ingin sukses penerapan syariat Islam saat ini, maka umatnya harus baik dulu. Penerapan syariat Islam akan menjadi beban yang sangat berat sekali bagi umat Islam yang belum menjadi generasi umat yang baik. Oleh sebab itu, jangan dulu memformalisasikan syariat Islam di Indonesia, karena faktanya umat Islam Indonesia belum menjadi generasi yang baik sebagaimana di zaman sahabat, tapi cukup dakwah perbaikan moral saja untuk menjadikan mereka sebagai umat yang baik dulu.
Kalimat ini bukan untuk memuji hukum Islam dan kebaikan generasi sahabat. Tapi untuk menghentikan perjuangan formalisasi syariat Islam dengan dalih perbaikan moral. Padahal, dulu generasi sahabat menjadi umat terbaik dan berakhlak mulia, justru karena mereka menerapkan syariat Islam.
Ketiga, pada praktiknya ternyata partai-partai sekuler yang anti syariat Islam, sejak dulu hingga kini, justru tidak kalah getol "jualan Islam" untuk menarik minat umat Islam. Buktinya, berapa banyak partai sekuler yang getol menggaet "kyai" dan "tokoh Islam" sebagai pengurus atau pun Caleg untuk sekedar dijadikan "skrup" sekaligus "magnet". Mereka juga membentuk "ormas Islam" sebagai underbow partai. Belum lagi majelis taklim dan tabligh politik yang dibuat partai sekuler dengan cabang di berbagai daerah. Karenanya, banyak umat Islam terbius dan tertipu, sehingga menganggap bahwa partai sekuler itu sangat "Islami" juga.
Nah, kalau sudah begitu, maka umat Islam tidak punya beban apa pun untuk meninggalkan partai Islam. Bahkan di antara mereka ada yang merasa "berpahala" memenangkan partai sekuler karena dianggap sangat "Islami". Itulah sebabnya, partai sekuler selalu menang, dan akhirnya menjadi penghalang penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.
Bahkan untuk menentukan dasar negara Indonesia, Partai Islam Masyumi harus melakukan perdebatan sengit dengan Partai Sekuler, beradu argumen antara dasar negara Islam dan dasar negara Pancasila. Perdebatan dalam Konstituante 1955 itu hampir rampung, tinggal sedikit lobi Masyumi akan mengungguli Partai Sekuler. Tapi Presiden Soekarno menggagalkannya dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali pada UUD 1945, dan Islam gagal menjadi dasar negara. Bagaimana pandangan Habib mengenai masalah ini ?
Sejak sebelum kemerdekaan, melalui sidang BPUPKI di tahun 1945, sudah terjadi "perdebatan sengit" soal dasar negara. Kelompok Islam yang dimotori oleh trio ulama kharismatik yaitu : KH. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, dan KH. Abdul Kahar Mudzakir dari Muhammadiyah, serta KH. Agus Salim dari Syarikat Islam, sepakat memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Sedang kelompok sekuler yang dimotori Soekarno, Hatta dan Yamin, sepakat menolak Islam sebagai dasar negara.
Namun pada akhirnya, alhamdulillaah, diakui atau tidak, kelompok Islam menang dengan kelahiran Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dimana sila pertama dari Pancasila sebagai lima dasar negara RI adalah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Walaupun sehari setelah proklamasi RI, yaitu pada 18 Agustus 1945, kelompok sekuler melalui sidang PPKI yang tergesa-gesa dan tanpa dihadiri oleh trio ulama kharismatik, secara licik berkhianat untuk merubah sila pertama menjadi "Peri Ketuhanan". Namun dengan perjuangan sejumlah tokoh Islam yang hadir dalam sidang PPKI, akhirnya kompromi berakhir dengan kesepakatan "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Alhamdulillaah, diakui atau tidak, lagi-lagi kelompok Islam tetap menang, karena dari "Sila Syariat" berubah menjadi "Sila Tauhid". Ingat firman Allah Swt, "Wa yamkuruuna wa yamkurullaah wallaahu khoirul maakiriin" artinya "Mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar."
Nah, pada sidang Konstituante 1955, Partai Masyumi berjuang habis-habisan untuk meluruskan sejarah dan cita-cita kemerdekaan RI, yaitu menjadikan Islam sebagai dasar negara RI, dengan mengaplikasikan "Sila Tauhid" dalam Pancasila kepada penerapan "Sila Syariat Islam" sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta.
Menghadapi perjuangan Masyumi yang gigih, pihak sekuler kewalahan. Karena takut Islam menjadi dasar negara RI, akhirnya konstituante dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bahkan di kemudian hari Masyumi-nya pun dibubarkan juga. Itulah bentuk arogansi kekuasaan kaum sekuler.
Sungguh pun demikian, Alhamdulillaah, diakui atau tidak, lagi-lagi kelompok Islam tetap menang, karena Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dijiwai Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tak terpisahkan. Artinya, sejak 1959 hingga kini, sebagai dasar negara RI bahwasanya "Sila Tauhid" dalam Pancasila tidak boleh dipisah dengan "Sila Syariat Islam" dalam Piagam Jakarta, sehingga penerapan syariat Islam di NKRI adalah konstitusional.
Pada Pemilu 1955 umat Islam kompak bersatu-padu bergabung dalam Partai Islam Masyumi, sehingga Partai Islam kuat dan mampu merebut 57 kursi, sama dengan perolehan partai nasionalis PNI. Mengapa setelah Pemilu 1955 perolehan Partai-partai Islam cenderung menurun..? Apa penyebabnya..?
Ada dua sebab, eksternal dan internal. Yang eksternal sudah saya sebutkan tadi, yaitu propaganda liberal sejak Hindia Belanda hingga kini dengan racun sekularismenya. Sedang yang internal adalah perpecahan dalam tubuh partai Islam itu sendiri.
Banyak keteladanan dari tokoh-tokoh Partai Islam Masyumi. Kapasitas intelektual, kemampuan retorika, kemampuan berpolitik, kesantunan dan kesederhanaan tergambar dalam tokohnya: Natsir, Prawoto, Burhanuddin, KH. Mas Mansyur, KH. Masykur, KH. Wahid Hasyim, Moh Roem. Semua tokoh Islam ini kompak-bersatu memperjuangkan Islam. Bagaimana menurut Habib? Mengapa tokoh-tokoh partai Islam sekarang tidak bisa mencontoh keteladanan tersebut?
Ya. Para tokoh politik Islam dahulu adalah pejuang Islam sejati yang mengedepankan kepentingan Islam di atas segalanya. Mereka negarawan tulen yang berfikir fokus hanya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Sedang kini, kita harus akui bahwasanya kita sedang krisis tokoh politik Islam sekaliber Wahid Hasyim dan M. Natsir.
Sebenarnya banyak jasa yang telah dihasilkan oleh Parpol dan tokoh Islam di Indonesia ini dari masa ke masa. Misalnya mosi integral Natsir, PDRI, Gunting Syafruddin, ORI (Oeang Republik Indonesia), UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariat, dll. Itu semua adalah jasa dan peran Parpol Islam. Jadi eksistensi Parpol Islam itu sangat urgen. Bagaimana pandangan Anda ?
Kehadiran Partai Islam dari dulu hingga kini, dengan segala kurang dan lebihnya, tetap sangat penting. Dan harus kita akui bahwasanya kontribusi perjuangan Partai Islam buat kepentingan Islam dan umatnya sudah sangat besar. Begitu juga perjuangan berbagai ormas Islam sebagai ladang suara bagi Partai Islam selama ini, tidak boleh dilupakan.
Andaikata selama ini tidak ada Partai Islam dan ormas Islam, saya tidak bisa bayangkan sudah berapa banyak perundang-undangan dan aneka peraturan yang anti syariat Islam dibuat dan diberlakukan. Mungkin Islam hanya tinggal nama di NKRI.
Partai Islam sekarang ini kerepotan merespon arus serangan sekulerisme-liberalisme yang begitu massif. Bagaimana menurut Anda ?
Saya melihat, Partai Islam saat ini terkesan masih ragu-ragu menyatakan diri sebagai Partai Islam sejati. Ditambah lagi, masih banyak perilaku politisinya yang masih jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya, sehingga Partai Islam menjadi bulan-bulanan Partai Sekuler.
Ironisnya, ada Partai Islam yang mulai ragu dengan identitas Islamnya, akhirnya mulai merubah diri jadi partai terbuka, sehingga orang kafir pun jadi pengurus dan calegnya.
Perjuangan Islam melalui jalur politik ini mempunyai nilai sangat strategis. Lahirnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah, Perda-perda Syariah, UU Anti Pornografi-Pornoaksi, dll adalah produk politik. Tapi banyak kalangan Islam yang kurang merespon perjuangan melalui jalur politik ini. Bahkan banyak yang apatis terhadap pemilu. Bagaimana menurut Anda ?
Tentu perjuangan Islam melalui jalur politik sangat penting, dan tidak boleh kita tinggalkan. Ada pun kalangan umat Islam yang kurang merespon perjuangan Islam melalui jalur politik, pada umumnya dikarenakan dua sebab : Pertama, sadar atau tidak sadar sudah terkena racun sekularisme yang memang sudah sejak lama disebar-luaskan kalangan sekuler sebagaimana sudah saya singgung tadi. Kedua, karena kecewa dan tidak simpatik terhadap perilaku sejumlah politisi Partai Islam yang justru bertentangan dengan syariat Islam, apalagi dengan fakta yang mereka lihat dan saksikan tentang perpecahan antarpartai Islam itu sendiri.
Kalau banyak kalangan umat yang apatis terhadap Pemilu dan bahkan melakukan aksi golput, maka diperkirakan Parpol Islam akan dirugikan dan Partai Nasionalis-sekuler akan menang.
Di satu sisi, saya tidak bisa menyalahkan umat Islam yang golput karena sejumlah alasan. Misalnya, keyakinan bahwa pemilu itu tidak Islami, atau ketidak-percayaan terhadap partai peserta pemilu, atau justru sikap golput dijadikan sebagai alat perlawanan politik, dan lain sebagainya. Sikap semacam itu tetap harus kita hargai dan hormati.Ketiga, pada praktiknya ternyata partai-partai sekuler yang anti syariat Islam, sejak dulu hingga kini, justru tidak kalah getol "jualan Islam" untuk menarik minat umat Islam. Buktinya, berapa banyak partai sekuler yang getol menggaet "kyai" dan "tokoh Islam" sebagai pengurus atau pun Caleg untuk sekedar dijadikan "skrup" sekaligus "magnet". Mereka juga membentuk "ormas Islam" sebagai underbow partai. Belum lagi majelis taklim dan tabligh politik yang dibuat partai sekuler dengan cabang di berbagai daerah. Karenanya, banyak umat Islam terbius dan tertipu, sehingga menganggap bahwa partai sekuler itu sangat "Islami" juga.
Nah, kalau sudah begitu, maka umat Islam tidak punya beban apa pun untuk meninggalkan partai Islam. Bahkan di antara mereka ada yang merasa "berpahala" memenangkan partai sekuler karena dianggap sangat "Islami". Itulah sebabnya, partai sekuler selalu menang, dan akhirnya menjadi penghalang penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara.
Bahkan untuk menentukan dasar negara Indonesia, Partai Islam Masyumi harus melakukan perdebatan sengit dengan Partai Sekuler, beradu argumen antara dasar negara Islam dan dasar negara Pancasila. Perdebatan dalam Konstituante 1955 itu hampir rampung, tinggal sedikit lobi Masyumi akan mengungguli Partai Sekuler. Tapi Presiden Soekarno menggagalkannya dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali pada UUD 1945, dan Islam gagal menjadi dasar negara. Bagaimana pandangan Habib mengenai masalah ini ?
Sejak sebelum kemerdekaan, melalui sidang BPUPKI di tahun 1945, sudah terjadi "perdebatan sengit" soal dasar negara. Kelompok Islam yang dimotori oleh trio ulama kharismatik yaitu : KH. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, dan KH. Abdul Kahar Mudzakir dari Muhammadiyah, serta KH. Agus Salim dari Syarikat Islam, sepakat memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Sedang kelompok sekuler yang dimotori Soekarno, Hatta dan Yamin, sepakat menolak Islam sebagai dasar negara.
Namun pada akhirnya, alhamdulillaah, diakui atau tidak, kelompok Islam menang dengan kelahiran Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dimana sila pertama dari Pancasila sebagai lima dasar negara RI adalah "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Walaupun sehari setelah proklamasi RI, yaitu pada 18 Agustus 1945, kelompok sekuler melalui sidang PPKI yang tergesa-gesa dan tanpa dihadiri oleh trio ulama kharismatik, secara licik berkhianat untuk merubah sila pertama menjadi "Peri Ketuhanan". Namun dengan perjuangan sejumlah tokoh Islam yang hadir dalam sidang PPKI, akhirnya kompromi berakhir dengan kesepakatan "Ketuhanan Yang Maha Esa".
Alhamdulillaah, diakui atau tidak, lagi-lagi kelompok Islam tetap menang, karena dari "Sila Syariat" berubah menjadi "Sila Tauhid". Ingat firman Allah Swt, "Wa yamkuruuna wa yamkurullaah wallaahu khoirul maakiriin" artinya "Mereka berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar."
Nah, pada sidang Konstituante 1955, Partai Masyumi berjuang habis-habisan untuk meluruskan sejarah dan cita-cita kemerdekaan RI, yaitu menjadikan Islam sebagai dasar negara RI, dengan mengaplikasikan "Sila Tauhid" dalam Pancasila kepada penerapan "Sila Syariat Islam" sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta.
Menghadapi perjuangan Masyumi yang gigih, pihak sekuler kewalahan. Karena takut Islam menjadi dasar negara RI, akhirnya konstituante dibubarkan oleh Soekarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Bahkan di kemudian hari Masyumi-nya pun dibubarkan juga. Itulah bentuk arogansi kekuasaan kaum sekuler.
Sungguh pun demikian, Alhamdulillaah, diakui atau tidak, lagi-lagi kelompok Islam tetap menang, karena Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dijiwai Piagam Jakarta dan menjadi satu kesatuan konstitusi yang tak terpisahkan. Artinya, sejak 1959 hingga kini, sebagai dasar negara RI bahwasanya "Sila Tauhid" dalam Pancasila tidak boleh dipisah dengan "Sila Syariat Islam" dalam Piagam Jakarta, sehingga penerapan syariat Islam di NKRI adalah konstitusional.
Pada Pemilu 1955 umat Islam kompak bersatu-padu bergabung dalam Partai Islam Masyumi, sehingga Partai Islam kuat dan mampu merebut 57 kursi, sama dengan perolehan partai nasionalis PNI. Mengapa setelah Pemilu 1955 perolehan Partai-partai Islam cenderung menurun..? Apa penyebabnya..?
Ada dua sebab, eksternal dan internal. Yang eksternal sudah saya sebutkan tadi, yaitu propaganda liberal sejak Hindia Belanda hingga kini dengan racun sekularismenya. Sedang yang internal adalah perpecahan dalam tubuh partai Islam itu sendiri.
Banyak keteladanan dari tokoh-tokoh Partai Islam Masyumi. Kapasitas intelektual, kemampuan retorika, kemampuan berpolitik, kesantunan dan kesederhanaan tergambar dalam tokohnya: Natsir, Prawoto, Burhanuddin, KH. Mas Mansyur, KH. Masykur, KH. Wahid Hasyim, Moh Roem. Semua tokoh Islam ini kompak-bersatu memperjuangkan Islam. Bagaimana menurut Habib? Mengapa tokoh-tokoh partai Islam sekarang tidak bisa mencontoh keteladanan tersebut?
Ya. Para tokoh politik Islam dahulu adalah pejuang Islam sejati yang mengedepankan kepentingan Islam di atas segalanya. Mereka negarawan tulen yang berfikir fokus hanya untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Sedang kini, kita harus akui bahwasanya kita sedang krisis tokoh politik Islam sekaliber Wahid Hasyim dan M. Natsir.
Sebenarnya banyak jasa yang telah dihasilkan oleh Parpol dan tokoh Islam di Indonesia ini dari masa ke masa. Misalnya mosi integral Natsir, PDRI, Gunting Syafruddin, ORI (Oeang Republik Indonesia), UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariat, dll. Itu semua adalah jasa dan peran Parpol Islam. Jadi eksistensi Parpol Islam itu sangat urgen. Bagaimana pandangan Anda ?
Kehadiran Partai Islam dari dulu hingga kini, dengan segala kurang dan lebihnya, tetap sangat penting. Dan harus kita akui bahwasanya kontribusi perjuangan Partai Islam buat kepentingan Islam dan umatnya sudah sangat besar. Begitu juga perjuangan berbagai ormas Islam sebagai ladang suara bagi Partai Islam selama ini, tidak boleh dilupakan.
Andaikata selama ini tidak ada Partai Islam dan ormas Islam, saya tidak bisa bayangkan sudah berapa banyak perundang-undangan dan aneka peraturan yang anti syariat Islam dibuat dan diberlakukan. Mungkin Islam hanya tinggal nama di NKRI.
Partai Islam sekarang ini kerepotan merespon arus serangan sekulerisme-liberalisme yang begitu massif. Bagaimana menurut Anda ?
Saya melihat, Partai Islam saat ini terkesan masih ragu-ragu menyatakan diri sebagai Partai Islam sejati. Ditambah lagi, masih banyak perilaku politisinya yang masih jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya, sehingga Partai Islam menjadi bulan-bulanan Partai Sekuler.
Ironisnya, ada Partai Islam yang mulai ragu dengan identitas Islamnya, akhirnya mulai merubah diri jadi partai terbuka, sehingga orang kafir pun jadi pengurus dan calegnya.
Perjuangan Islam melalui jalur politik ini mempunyai nilai sangat strategis. Lahirnya UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah, Perda-perda Syariah, UU Anti Pornografi-Pornoaksi, dll adalah produk politik. Tapi banyak kalangan Islam yang kurang merespon perjuangan melalui jalur politik ini. Bahkan banyak yang apatis terhadap pemilu. Bagaimana menurut Anda ?
Tentu perjuangan Islam melalui jalur politik sangat penting, dan tidak boleh kita tinggalkan. Ada pun kalangan umat Islam yang kurang merespon perjuangan Islam melalui jalur politik, pada umumnya dikarenakan dua sebab : Pertama, sadar atau tidak sadar sudah terkena racun sekularisme yang memang sudah sejak lama disebar-luaskan kalangan sekuler sebagaimana sudah saya singgung tadi. Kedua, karena kecewa dan tidak simpatik terhadap perilaku sejumlah politisi Partai Islam yang justru bertentangan dengan syariat Islam, apalagi dengan fakta yang mereka lihat dan saksikan tentang perpecahan antarpartai Islam itu sendiri.
Kalau banyak kalangan umat yang apatis terhadap Pemilu dan bahkan melakukan aksi golput, maka diperkirakan Parpol Islam akan dirugikan dan Partai Nasionalis-sekuler akan menang.
Namun pada sisi lain, tentu golputnya umat Islam akan merugikan Partai Islam dan sebaliknya menguntungkan Partai Sekuler. Dan itu berbahaya ! Bagaimana tidak ?! Saat ini sejumlah draft RUU Anti Syarit Islam sedang antri untuk dibahas oleh anggota DPR RI yang akan datang, seperti RUU Kesetaraan Gender, Perkawinan Sejenis, Legalisasi Miras, Lokalisasi Judi, dan sebagainya. Bisa dibayangkan, jika Partai Sekuler yang menang maka semua RUU Anti Syariat tersebut bisa dengan mudah lolos jadi UU. Karenanya, Partai Islam harus menang dan harus mendominasi kursi di DPR RI, sehingga RUU Anti Syariat Islam macam itu tidak akan bisa gol, bahkan sebaliknya justru RUU Syariat Islam yang akan mudah diloloskan jadi UU.
Karenanya, saya serukan kepada umat Islam agar saat ini jangan ribut dulu soal hukum golput, tapi kita rebut dulu kekuasaan di negeri ini agar bisa kita atur dengan syariat Islam.
Setidaknya, sebagai strategi rebut negara ada sejumlah kaidah syar'i yang bisa jadi bahan pertimbangan, yaitu : adh-Dhoruuroot tubiihul mahzhuuroot artinya kedaruratan membolehkan yang dilarang. Wujuubul 'amal bi akhoffidh dhororain artinya wajib beramal dengan mudharat yang lebih ringan. Ma laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu artinya apa-apa yang tidak bisa didapat semua maka jangan ditinggalkan semua, dan lain sebagainya.
Karena itulah, saya dan kawan-kawan di FPI sepakat untuk ikut berjuang memenangkan Partai Islam atau memenangkan Caleg Syariat, sekaligus memenangkan Capres Syariat. Kami serukan agar umat Islam tidak golput, tapi bersatu untuk menangkan Islam.
Dalam Pemilu 2014, golongan sekulerisme-liberalisme melancarkan stigmatisasi bahwa Parpol Islam akan kalah telak melawan partai-partai nasionalis. Menurut Anda, bagaimana seharusnya menepis stigmatisasi ini agar tidak berpengaruh kepada umat Islam ?
Ya, memang Partai Sekuler sedang habis-habisan melakukan pembusukan terhadap partai Islam. Sementara sesama partai Islam justru sedang "asyik" saling menjatuhkan, dan Partai Islam sendiri sering bersikap "angkuh" sehingga silaturrahim dengan ormas Islam pun jarang dilakukan. Kalau begini terus kondisinya, bisa jadi stigmatisasi Partai Islam "kalah telak" akan terjadi.
Semestinya, Partai Islam segera merapatkan barisan sesama Partai Islam dan merangkul semua ormas Islam. Dan Partai Islam pun harus lebih berani tunjukkan warna kental Islamnya. Partai Islam jangan takut untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara musyawarah bukan negara demokrasi. Dan Partai Islam jangan pernah ragu untuk menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam bukan negara kafir.
Dari sana, Partai Islam harus lebih berani menawarkan program Islam secara lebih terbuka dan terus terang bahwa Partai Islam akan memerangi Korupsi, menutup pabrik miras, sarang judi dan pelacuran, melarang homo dan lesbi, memberangus pornografi dan pornoaksi, membendung pemurtadan dan liberalisasi, membubarkan Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya, dan lain sebagainya.
Karena memang, Pancasila yang jadi dasar negara dan dijiwai Piagam Jakarta berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sebenarnya sudah secara eksplisit menjadikan "Sila Tauhid" dan "Sila Syariat" menjadi satu kesatuan konstitusi tak terpisahkan. Karenanya, tidak ada alasan bagi Partai Islam untuk tidak menunjukkan identitas Islamnya secara terbuka dan terang-terangan, agar tidak menjadi partai abu-abu alias buram.
Insya Allah, dengan identitas Islam yang jelas dan tegas, maka stigmatisasi Partai Islam kalah telak tidak akan terjadi, bahkan Partai Islam bisa menang telak. Golongan Hoakiau bersama kaum non-Muslim dan golongan sekulerisme-liberalis mengincar melancarkan strategi mau merebut kekuasaan politik dalam Pemilu 2014. Bagaimana seharusnya umat Islam menghadapi rencana ini ?
Bersatu !!! Tidak ada kata lain untuk menghadapi serangan lawan kecuali : Bersatu !!! umat Islam harus bersatu untuk menang dan agar tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Jangan pernah beri kesempatan sedikit pun kepada orang kafir untuk memimpin negeri ini. Ingat, Keharaman orang kafir memimpin umat Islam di negeri Islam adalah harga mati yang tidak boleh dan tidak bisa ditawar !!!
Kelemahan partai Islam terutama soal ‘ashobiyah’, nafsi-nafsi dan susah sekali menggalang persatuan. Apa komentar Anda ?
Betul ! Tidak bisa dipungkiri bahwa Partai Islam saat ini masih nafsi-nafsi dan jalan sendiri-sendiri, karena mungkin merasa paling benar dan paling suci. Alih-Alih dijadikan satu Partai Islam, untuk membentuk Fraksi Islam saja di DPR RI setengah mati. Apalagi terhadap ormas Islam, sering tidak menghargai. Namun sungguh pun demikian, kita tetap wajib memenangkan Partai Islam dalam Pemilu 2014 mendatang, karena bahaya besar sedang mengancam Islam dan umatnya.
Bagaimana agar suara umat Islam tidak terpecah-pecah, dan agar memilih Parpol Islam. Mohon penjelasan Anda !
Menurut saya, ke depan ormas Islam harus bersatu untuk memperjuangkan sistem politik dwi partai di Indonesia, sehingga cukup hanya dua partai saja sebagai peserta pemilu, yaitu : Partai Islam dan Partai Sekuler. Semua partai yang setuju dengan penerapan syariat Islam dilebur jadi satu sebagai partai Islam, dan semua partai yang menolak penerapan syariat Islam dilebur juga jadi satu sebagai partai sekuler.
Jadi, umat Islam tidak dibuat bingung lagi untuk memilih, karena hanya ada dua pilihan yaitu Islam atau sekuler. Masyarakat yang setuju penerapan syariat Islam bisa memilih Partai Islam, dan mereka yang menolak penerapan syariat Islam bisa memilih Partai Sekuler. Sederhana dan rendah biaya.
Kalau sudah demikian, saya yakin Partai Islam akan menang, karena semua kekuatan Islam hanya punya satu saluran politik yaitu Partai Islam. Insya Allah
